Logo Smp 18 Baubau

Rancang situs seperti ini dengan WordPress.com

Hit enter to search or ESC to close

Rancang situs seperti ini dengan WordPress.com

Setelah Presiden Soeharto dilengserkan dari kekuasaannya pada tanggal 21 Mei 1998 jabatan presiden digantikan oleh Wakil Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie. Atas desakan publik, Pemilu yang baru atau dipercepat segera dilaksanakan, sehingga hasil-hasil Pemilu 1997 segera diganti. Kemudian ternyata bahwa Pemilu dilaksanakan pada 7 Juni 1999, atau 13 bulan masa kekuasaan Habibie. Pada saat itu untuk sebagian alasan diadakannya Pemilu adalah untuk memperoleh pengakuan atau kepercayaan dari publik, termasuk dunia internasional, karena pemerintahan dan lembaga-lembaga lain yang merupakan produk Pemilu 1997 sudah dianggap tidak dipercaya. Hal ini kemudian dilanjutkan dengan penyelenggaraan Sidang Umum MPR untuk memilih presiden dan wakil presiden yang baru.

Ini berarti bahwa dengan pemilu dipercepat, yang terjadi bukan hanya bakal digantinya keanggotaan DPR dan MPR sebelum selesai masa kerjanya, tetapi Presiden Habibie sendiri memangkas masa jabatannya yang seharusnya berlangsung sampai tahun 2003, suatu kebijakan dari seorang presiden yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Sebelum menyelenggarakan Pemilu yang dipercepat itu, pemerintah mengajukan RUU tentang Partai Politik, RUU tentang Pemilu dan RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Ketiga draft UU ini disiapkan oleh sebuah tim Depdagri, yang disebut Tim 7, yang diketuai oleh Prof. Dr. M. Ryaas Rasyid (Rektor IIP Depdagri, Jakarta).

Setelah RUU disetujui DPR dan disahkan menjadi UU, presiden membentuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang anggota-anggotanya adalah wakil dari partai politik dan wakil dari pemerintah. Satu hal yang secara sangat menonjol membedakan Pemilu 1999 dengan Pemilu-pemilu sebelumnya sejak 1971 adalah Pemilu 1999 ini diikuti oleh banyak sekali peserta. Ini dimungkinkan karena adanya kebebasan untuk mendirikan partai politik. Peserta Pemilu kali ini adalah 48 partai. Ini sudah jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah partai yang ada dan terdaftar di Departemen Kehakiman dan HAM, yakni 141 partai.

Dalam sejarah Indonesia tercatat, bahwa setelah pemerintahan Perdana Menteri Burhanuddin Harahap, pemerintahan Reformasi inilah yang mampu menyelenggarakan pemilu lebih cepat setelah proses alih kekuasaan. Burhanuddin Harahap berhasil menyelenggarakan pemilu hanya sebulan setelah menjadi Perdana Menteri menggantikan Ali Sastroamidjojo, meski persiapan-persiapannya sudah dijalankan juga oleh pemerintahan sebelum-nya. Habibie menyelenggarakan pemilu setelah 13 bulan sejak ia naik ke kekuasaan, meski persoalan yang dihadapi Indonesia bukan hanya krisis politik, tetapi yang lebih parah adalah krisis ekonomi, sosial dan penegakan hukum serta tekanan internasional.

Meskipun masa persiapannya tergolong singkat, pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilu 1999 ini bisa dilakukan sesuai jadwal, yakni tanggal 7 Juni 1999. Tidak seperti yang diprediksikan dan dikhawatirkan banyak pihak sebelumnya, ternyata Pemilu 1999 bisa terlaksana dengan damai, tanpa ada kekacauan yang berarti. Hanya di beberapa Daerah Tingkat II di Sumatera Utara yang pelaksanaan pemungutan suaranya terpaksa diundur suara satu pekan. Itu pun karena adanya keterlambatan atas datangnya perlengkapan pemungutan suara.

Tetapi tidak seperti pada pemungutan suara yang berjalan lancar, tahap penghitungan suara dan pembagian kursi pada Pemilu kali ini sempat menghadapi hambatan. Pada tahap penghitungan suara, 27 partai politik menolak menandatangani berita acara perhitungan suara dengan dalih Pemilu belum jurdil (jujur dan adil). Sikap penolakan tersebut ditunjukkan dalam sebuah rapat pleno KPU. Ke-27 partai tersebut adalah sebagai berikut:

Partai yang Tidak Menandatangani Hasil Pemilu 1999.

Karena ada penolakan, dokumen rapat KPU kemudian diserahkan pimpinan KPU kepada presiden. Oleh presiden hasil rapat dari KPU tersebut kemudian diserahkan kepada Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu). Panwaslu diberi tugas untuk meneliti keberatan-keberatan yang diajukan wakil-wakil partai di KPU yang berkeberatan tadi. Hasilnya, Panwaslu memberikan rekomendasi bahwa pemilu sudah sah. Lagipula mayoritas partai tidak menyertakan data tertulis menyangkut keberatan-keberatannya. Presiden kemudian juga menyatakan bahwa hasil pemilu sah. Hasil final pemilu baru diketahui masyararakat tanggal 26 Juli 1999.

Setelah disahkan oleh presiden, PPI (Panitia Pemilihan Indonesia) langsung melakukan pembagian kursi. Pada tahap ini juga muncul masalah. Rapat pembagian kursi di PPI berjalan alot. Hasil pembagian kursi yang ditetapkan Kelompok Kerja PPI, khususnya pembagian kursi sisa, ditolak oleh kelompok partai Islam yang melakukan stembus accoord. Hasil Kelompok Kerja PPI menunjukkan, partai Islam yang melakukan stembus accoord hanya mendapatkan 40 kursi. Sementara Kelompok stembus accoord 8 partai Islam menyatakan bahwa mereka berhak atas 53 dari 120 kursi sisa.

Perbedaan pendapat di PPI tersebut akhirnya diserahkan kepada KPU. Di KPU perbedaan pendapat itu akhirnya diselesaikan melalui voting dengan dua opsi. Opsi pertama, pembagian kursi sisa dihitung dengan memperhatikan suara stembus accoord, sedangkan opsi kedua pembagian tanpa stembus accoord. Hanya 12 suara yang mendukung opsi pertama, sedangkan yang mendukung opsi kedua 43 suara. Lebih dari 8 partai walk out. Ini berarti bahwa pembagian kursi dilakukan tanpa memperhitungkan lagi stembus accoord.

Berbekal keputusan KPU tersebut, PPI akhirnya dapat melakukan pembagian kursi hasil pemilu pada tanggal 1 September 1999. Hasil pembagian kursi itu menunjukkan, lima partai besar memborong 417 kursi DPR atau 90,26 persen dari 462 kursi yang diperebutkan.

Sebagai pemenangnya adalah PDI-P yang meraih 35.689.073 suara atau 33,74 persen dengan perolehan 153 kursi. Golkar memperoleh 23.741.758 suara atau 22,44 persen sehingga mendapatkan 120 kursi atau kehilangan 205 kursi dibanding Pemilu 1997. PKB dengan 13.336.982 suara atau 12,61 persen, mendapatkan 51 kursi. PPP dengan 11.329.905 suara atau 10,71 persen, mendapatkan 58 kursi atau kehilangan 31 kursi dibanding Pemilu 1997. PAN meraih 7.528.956 suara atau 7,12 persen, mendapatkan 34 kursi. Di luar lima besar, partai lama yang masih ikut, yakni PDI merosot tajam dan hanya meraih 2 kursi dari pembagian kursi sisa, atau kehilangan 9 kursi dibanding Pemilu 1997. Selengkapnya hasil perhitungan pembagian kursi itu seperti terlihat dalam tabel di bawah.

Jumlah suara partai yang tidak menghasilkan kursi mencapai 9.700.658. atau 9,17 persen dari suara yang sah.

Apabila pembagian kursi dilakukan dengan sistem kombinasi jumlah partai yang mendapatkan kursi mencapai 37 partai dengan jumlah suara partai yang tidak menghasilkan kursi hanya 706.447 atau 0,67 persen dari suara sah.

Cara pembagian kursi hasil pemilihan kali ini tetap memakai sistem proporsional dengan mengikuti varian Roget. Dalam sistem ini sebuah partai memperoleh kursi seimbang dengan suara yang diperolehnya di daerah pemilihan, termasuk perolehan kursi berdasarkan the largest remainder.

Tetapi cara penetapan calon terpilih berbeda dengan Pemilu sebelumnya, yakni dengan menentukan ranking perolehan suara suatu partai di daerah pemilihan. Apabila sejak Pemilu 1977 calon nomor urut pertama dalam daftar calon partai otomatis terpilih apabila partai itu mendapatkan kursi, maka kini calon terpillih ditetapkan berdasarkan suara terbesar atau terbanyak dari daerah di mana seseorang dicalonkan. Dengan demikian seseorang calon, sebut saja si A, meski berada di urutan terbawah dari daftar calon, kalau dari daerahnya partai mendapatkan suara terbesar, maka dialah yang terpilih. Untuk cara penetapan calon terpilih berdasarkan perolehan suara di Daerah Tingkat II ini sama dengan cara yang dipergunakan pada Pemilu 1971.

Bagaimanapun penyelenggaraan Pemilu-pemilu tersebut merupakan pengalaman yang berharga. Sekarang, apakah pengalaman itu akan bermanfaat atau tidak semuanya sangat tergantung pada penggunaannya untuk masa-masa yang akan datang. Pemilu yang paling dekat adalah Pemilu 2004. Pengalaman tadi akan bisa dikatakan berharga apabila Pemilu 2004 nanti memang lebih baik daripada Pemilu 1999. Pemilu 1999 untuk banyak hal telah mendapat pujian dari berbagai pihak. Dengan pengalaman tersebut, sudah seharusnyalah kalau Pemilu 2004 mendatang lebih baik lagi.

(sumber : http://www.kpu.go.id/index.php/pages/index/MzQz)

PPID UTAMA BAUBAU---Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Baubau bersama tim gabungan, merazia sejumlah Tempat Hiburan Malam (THM) yang ada di Kota Baubau menjelang Hari Raya Idul Adha 1445 H.

Didukung aparat Subdenpom, Polres dan Provost Kodim 1413 Buton melakukan razia THM pada Kamis malam (13/6/2024) yang dimulai pukul 21.50 wita dan berakhir pukul 01.00 WITA.

Demikian dikatakan Kasatpol PP Kota Baubau Drs La Ode Muh Takdir, M.Si ketika ditemui di ruang kerjanya Jumat (14/6/2024).

Menurutnya tim aparat gabungan melakukan razia di beberapa THM yakni Kafe Metro Entertainment, Kafe Golden Night, Kafe Beladona, kafe Labamba, Kafe Atlantik, Kafe Bandara, Kafe Kemuning, Kafe Dragon Fly, Kafe Berlian, Kafe IM dan Kafe Maywey. Pada razia tersebut, dilakukan pemeriksaan terhadap izin pajak, kontrol miras, kartu domisili karyawan, obat-obat terlarang dan narkoba, jam tayang dan lain-lain.

“Razia dilakukan untuk menjaga ketertiban dan ketentraman umum terutama menjelang lebaran Idul Adha 1445 H serta memastikan pengusaha THM telah menaati segala ketentuan yang berlaku,”katanya.

Razia terhadap 11 THM yang melibatkan puluhan aparat ini tim berlangsung dalam situasi yang aman dan terkendali.

Foto/Peliput :ANJAR

Editor : ELIM MARIAMA

Redaktur : MUH SAID IDU

Penanggungjawab : PPID UTAMA BAUBAU

TEMPO.CO, Jakarta - Benteng Keraton Buton atau Benteng Wolio yang juga dikenal sebagai Benteng Baubau merupakan salah satu peninggalan sejarah Kerajaan Buton. Benteng yang terletak di atas Bukit Wolio ini memiliki luas 23.375 hektare. Letaknya berada di ketinggian 100 meter di atas permukaan laut dengan lereng yang cukup terjal cocok untuk dijadikan benteng pertahanan pada masanya. Seperti dikutip dari buku Kota Baubau, Sejarah dan Perjalanannya karya Prof Dr Burhan Bungin dan rekan-rekanya.

Benteng yang dibangun pada abad ke-16 oleh Sultan Buton III bernama La Sangaji yang bergelar Sultan Kaimuddin (1591-1596) ini mendapat penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) dan Guiness Book Record yang dikeluarkan bulan september 2006 sebagai benteng terluas di dunia.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Dindingnya terbuat dari karang dan putih telur serta campuran dengan pasir dan juga kapur itu sangat tinggi serta tebal, setiap dinding yang ada di benteng tidak sama, hal ini dikarenakan bangunan tersebut mengikuti kontur tanah atau lereng bukit. Tinggi tembok rata-rata mencapai 8 meter dan ketebalan mencapai dua meter.

Benteng Baubau ini memiliki 3 komponen. Pertama, Badili atau meriam. Obyek wisata ini merupakan meriam yang terbuat dari besi tua yang berukuran 2 sampai 3 depa. Meriam ini bekas persenjataan Kesultanan Buton peninggalan Portugis dan Belanda yang dapat ditemui hampir pada seluruh benteng di Kota Bau-Bau.

Kedua, Lawa. Artinya dalam bahasa Wolio adalah pintu gerbang. Lawa berfungsi sebagai penghubung keraton dengan kampung-kampung yang berada di sekeliling benteng keraton. Terdapat 12 lawa pada benteng keraton. Angka 12 menurut keyakinan masyarakat mewakili jumlah lubang pada tubuh manusia, sehingga benteng keraton diibaratkan sebagai tubuh manusia.

Ke-12 lawa memiliki masing-masing nama sesuai dengan gelar orang yang mengawasinya, penyebutan lawa dirangkai dengan namanya. Kata lawa diimbuhi akhiran ‘na’ menjadi ‘lawana’. Akhiran ‘na’ dalam bahasa Buton berfungsi sebagai pengganti kata milik “nya”.

Setiap lawa memiliki bentuk yang berbeda-beda tapi secara umum dapat dibedakan baik bentuk, lebar maupun konstruksinya ada yang terbuat dari batu dan juga dipadukan dengan kayu, semacam gazebo di atasnya yang berfungsi sebagai menara pengamat. 12 Nama lawa di antaranya: Lawana Rakia, Lawana Lanto, Lawana Labunta, Lawana Kampebuni, Lawana Waborobo, Lawana Dete, Lawana Kalau, Lawana Wajo atau Bariya, Lawana Burukene atau Tanailandu, Lawana Melai/Baau, Lawana Lantongau, dan Lawana Gundu-gundu.

Ketiga, Balarua. Kata baluara berasal dari bahasa portugis yaitu baluer yang berarti bastion. Baluara dibangun sebelum benteng keraton didirikan pada tahun 1613 pada masa pemerintahan La Elangi/ Dayanu Ikhsanuddin (Sultan Buton ke-4) bersamaan dengan pembangunan ‘godo’ (gudang). Dari 16 baluara dua diantaranya memiliki godo yang terletak di atas baluara tersebut.

Masing-masing berfungsi sebagai tempat penyimpanan peluru dan mesiu. Setiap baluara memiliki bentuk yang berbeda-beda, disesuaikan dengan kondisi lahan dan tempatnya. Nama-nama baluara dinamai sesuai dengan nama kampung tempat baluara tersebut berada.

Nama kampung tersebut ada di dalam benteng keraton pada masa Kesultanan Buton. 16 Nama Baluara, yaitu Baluarana Gama, Baluarana Litao, Baluarana Barangkatopa, Baluarana Wandailolo, Baluarana Baluwu, Baluarana Dete, Baluarana Kalau, Baluarana Godona Oba, Baluarana Wajo/ Bariya, Baluarana Tanailandu, Baluarana Melai/ Baau, Baluarana Godona Batu, Baluarana Lantongau, Baluarana Gundu-gundu, Baluarana Siompu dan Baluarana Rakia.

Kunjungan Sandiaga Uno Ke Benteng Bau Bau

Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno berharap Desa Wisata Limbo Wolio di kawasan Benteng Keraton Buton, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, yang merupakan benteng terluas di dunia, adalah suatu ikon dan harus dijaga serta dilestarikan seluruh komponen.

"Ada beberapa catatan yang saya ingin sampaikan bahwa ini adalah benteng terluas di dunia. Jadi ini kita canangkan sebagai Desa Wisata mengungguli 3.500 desa lainnya yang mengikuti Anugerah Desa Wisata Indonesia," ujar Sandiaga Uno saat berkunjung ke Kota Baubau, Senin 13 Juni 2022.

Kedatangan Sandiaga Uno dalam rangkaian masuknya 50 besar Desa Wisata Limbo Wolio pada Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI), seperti dilansir dari Antara.

Anugerah Desa Wisata Indonesia 2022 merupakan salah satu program pengembangan kepariwisataan Indonesia yang sedang digalakkan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Penyelenggaraan acara 50 besar ADWI 2022 dengan tema 'Kebangkitan Ekonomi Demi Indonesia Bangkit'.

Keberhasilan Desa Wisata Limbo Wolio menembus 50 besar terbaik mengungguli 3.500 desa lainnya, kata Sandi, tentunya harus dijaga dan dipertahankan. Capaian yang diraih saat ini adalah dari kolaborasi seluruhnya yang diharapkan akan membangkitkan ekonomi masyarakat.

"Memang untuk menjaganya harus melibatkan masyarakat, pemerintah dan seluruhnya. Tadi antusiasme masyarakat luar biasa, saya melihat di tempat-tempat lain tidak ada dukungan yang begitu antusias seperti kali ini. Jadi mari sama-sama kita jaga sebagai tatanan sesuai dengan harapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa pariwisata harus bangkit, ekonomi harus tumbuh, dan lapangan kerja harus terbuka," ujarnya.

Demikian juga, kata dia, saat masyarakat mengalami tekanan ekonomi yang berat pemerintah hadir untuk memberikan apresiasi. Lebih lanjut dia mengingatkan, mengenai kondisi batu-batu di benteng tersebut juga harus ada konservasinya, karena kemungkinan susunan batu di benteng tersebut secara perlahan akan tergerus atau aus seiring waktu.

"Dalam menjaga destinasi-destinasi yang prioritas kami melibatkan kementerian, lembaga, pemerintah pusat dan lapisan masyarakat. Memang sekarang yang menjadi salah satu topik yang hangat biaya, hemat kami dari Kemenparekraf yang perlu dijaga adalah aspek keberlanjutannya, aspek bagaimana ikon pariwisata seperti Desa Wisata Limbo Wolio akan menjadi warisan untuk anak cucu sehingga harus kita jaga," tuturnya.

Sementara itu, Wali Kota Baubau, La Ode Ahmad Monianse mengatakan, kehadiran Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) di Baubau sebagai upaya memberikan penguatan kepada pihaknya setelah mendapatkan 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia ini.

"Beliau datang untuk memperkuat kita memertahankan posisi ini dan berusaha lebih baik lagi dari saat ini," kata Wali Kota Baubau.

Ahmad Monianse juga berharap sektor pariwisata Indonesia bisa bangkit kembali setelah masa pandemi yang melanda Tanah Air. Termasuk di Baubau bisa meraih kembali cita-citanya untuk menjadi kota yang maju, sejahtera dan berbudaya.

Penyambutan Sandiaga Uno di Lapangan Kara Kelurahan Melai, Kecamatan Murhum diterima Wali Kota Baubau La Ode Ahmad Monianse, Ketua DPRD Baubau, unsur Forkompimda, Sekda Baubau Roni Muntar dan sejumlah kepala OPD Pemkot Baubau dengan disambut tarian daerah Galangi.

Sandiaga Uno sempat menyaksikan dan mengikuti langsung permainan tradisional 'polojo' bersama anak-anak setempat, berziarah ke makam Sultan Murhum dengan prosesi santiago, meninjau rumah suvenir dan mengunjungi 'Batu Popaua', lalu bersepeda menuju lokasi penandatangan prasasti, memberikan sertifikat dan plakat di area Gerbang Lanto.

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.